Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait kabar bahwa adanya tukar guling dengan jabatan Ketua MPR RI.
Sehingga Partai Golkar mendapatkan jatah delapan posisi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari yang sebelumnya hanya lima kursi.
Dasco menjelaskan, Pimpinan MPR dipilih secara musyawarah dan mufakat. Ia tidak menampik, Partai Golkar saat itu ada keinginan untuk mengambil posisi Ketua MPR RI, sebagai pemenang partai politik kedua di parlemen, setelah PDI Perjuangan.
“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi. Sehingga memang waktu itu sebagai partai koalisi ada keinginan Golkar juga untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR,” kata Dasco kepada wartawan, Rabu (23/10).
Dasco menyatakan, pemilihan Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI berdasarkan musyawarah dan mufakat fraksi-fraksi partai politik dan DPD RI di parlemen.
“Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatohkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra juga atas kesepakatan partai-partai lain,” ucap Muzani.
Lebih lanjut, Muzani menampik bahwa ada tukar guling posisi, sehingga Partai Golkar mendapatkan jatah delapan menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran. “Musyawarah mufakat,” tegas Muzani.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan, adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra. Sehingga, Partai Golkar mendapatkan jatah delapan posisi menteri.
Bahlil menyebut, mulanya Partai Golkar hanya mendapatkan jatah lima kursi menteri. Ia mengaku terus membangun komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
“Jatah kita lima (kursi menteri). Kemudian, waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres,” ungkap Bahlil dalam acara Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10).
Bahlil menuturkan, saat itu dirinya tak mau melawan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Karena itu, Golkar memutuskan untuk mengompensasi kursi Ketua MPR RI yang seharusnya milik partai berlogo pohon beringin itu kepada Gerindra.
“Kita, kan, enggak bisa lawan Presiden, Pak. Kalau kita lawan Presiden, repot kita semua, kan. Terkecuali, kita ubah doktrin karya kekaryaan, itu baru bisa. Selama itu doktrin masih ada, ya enggak bisa kita ubah,” pungkas Bahlil.
Sumber: radartarakan