Dewan Etik Partai Golkar tidak menjatuhkan sanksi kepada kadernya, Ridwan Hisjam, yang mewacanakan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sebab, dari hasil klarifikasi, tidak ditemukan niat dari Ridwan Hisjam untuk ”menurunkan” Airlangga. Terhadap persoalan ini, Dewan Etik mengingatkan agar seluruh kader tetap solid menjelang Pemilu 2024.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/7/2023), mengatakan, pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam merupakan rangkaian klarifikasi terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selain Lawrence Siburian yang telah dipanggil pada Senin (17/7/2023) kemarin, lanjut Hatta, diduga oknum kader yang mengembuskan wacana munaslub ialah Ridwan Hisjam.
Menurut Hatta, Dewan Etik memiliki kewenangan memeriksa etika seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia menegaskan, kewenangan Dewan Etik merupakan mandat dari Forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Dewan Etik sudah mendapatkan penjelasan dari Ridwan Hisjam terkait wacana munaslub. Berdasarkan klarifikasi Ridwan Hisjam ke Dewan Etik, anggota Dewan Pakar ini juga bersepakat bahwa munaslub memiliki mekanisme sendiri di Partai Golkar.
Saudara Ridwan Hisjam juga mengakui tidak memiliki niat untuk menurunkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan, yang bersangkutan mengakui Dewan Pakar tidak memiliki wewenang menggelar munaslub.
”Saudara Ridwan Hisjam juga mengakui tidak memiliki niat untuk menurunkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan, yang bersangkutan mengakui Dewan Pakar tidak memiliki wewenang menggelar munaslub,” ujar Hatta.
Setelah mendengarkan klarifikasi dari Ridwan Hisjam, Dewan Etik memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadapnya. Sebab, dari hasil klarifikasi, tidak ditemukan niat dari Ridwan Hisjam untuk ”menurunkan” Airlangga. ”Betul, (tidak dijatuhi sanksi),” tuturnya.
Hatta justru mengingatkan kepada seluruh kader Golkar agar menjaga etika dalam berperilaku dan membuat pernyataan di ruang publik. ”Permasalahan-permasalahan internal partai tidak boleh dibawa ke ruang publik. Ini kita bicara soal etika dan Dewan Etik ini mengawal masalah etik. Bahwa hal-hal yang tidak etis, kami berwenang memanggil mereka, mengundang mereka, menanyakan tujuan mereka,” ucapnya.
Dewan Etik mengingatkan pula bahwa etika seluruh kader dibutuhkan agar Golkar bisa meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Hatta mengatakan, saat ini Golkar membutuhkan soliditas seluruh kader untuk bersama-sama menyongsong kemenangan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.
Kami saat ini sedang berjuang meningkatkan elektabilitas partai. Ini sangat bergantung dari kekompakan seluruh kader partai. Jika kami bergunjing, jika sekarang ini kami rebut internal, tidak akan menguntungkan partai. (Mohammad Hatta)
”Kami saat ini sedang berjuang meningkatkan elektabilitas partai. Ini sangat bergantung dari kekompakan seluruh kader partai. Jika kami bergunjing, jika sekarang ini kami rebut internal, tidak akan menguntungkan partai,” ujar Hatta.
Saat ditanyakan apakah masih ada kader lain yang akan dipanggil terkait kasus ini, Hatta belum dapat memastikannya. Yang jelas, untuk sementara, Dewan Etik sedang mempelajari bahan dan keterangan yang telah diberikan oleh Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam.
Kecintaan pada Golkar
Sementara itu, Selasa kemarin, usai diperiksa oleh Dewan Etik selama lebih dari tiga jam, Ridwan Hisjam mengaku kecintaannya pada Golkar dan ketua umumnya tak pernah goyah. Bahkan, ia menyatakan siap menjadi panglima pemenangan jika Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024.
”Kalau Airlangga maju calon presiden, kami akan fight. Saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),” tutur Ridwan Hisjam.
Namun, ia mengingatkan, munaslub tak akan terjadi jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar melaksanakan rekomendasi Dewan Pakar untuk segera membentuk poros koalisi baru untuk mengusung Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Airlangga juga diminta untuk mencari kandidat calon wakil presiden beserta rekan koalisi partai politik untuk mengusungnya paling lambat hingga Agustus mendatang.
Jika hingga Agustus rekomendasi itu tidak terwujud, bisa saja terjadi perubahan keputusan Munas 2019 melalui mekanisme munaslub. ”Kalau itu dilaksanakan keputusannya Dewan Pakar, ya jalankan. Tidak perlu munaslub, ya, kan. Itu saja. Tetapi, kalau Airlangga tidak jalankan, ya, harus proses konstitusi,” ucapnya.
Terlepas dari itu, ia menyadari, Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan untuk menggulirkan munaslub. Mereka hanya bisa sebatas memberikan masukan. Penyelenggaraan munaslub hanya bisa disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai pemilik suara.
”Jadi, itu semuanya terserah pada ketua-ketua (DPD) Golkar yang punya hak suara. Saya tidak punya hak suara. Tetapi, kalau proses kontitusinya, untuk mengubah keputusan munas, ya munas. Kalau keputusan rapim, ya rapim. Itu saya jelaskan (kepada Dewan Etik). Itu konstitusi. Tidak perlu saya jelaskan dan tidak perlu diperdebatkan,” kata Ridwan Hisjam.
Sumber : kompas.id