Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa rekomendasi dewan pakar untuk membentuk poros koalisi baru dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024 sudah sejalan dengan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil Musyawarah Nasional 2019. Elite partai berlambang pohon beringin itu pun memastikan bahwa tidak ada rencana untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, baik untuk mengganti ketua umum maupun hasil musyawarah nasional.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023), mengatakan telah menerima rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar Golkar yang diselenggarakan pada akhir pekan lalu. Untuk menghadapi Pilpres 2024, dewan pakar meminta agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membentuk poros koalisi baru di luar koalisi yang sudah terbentuk.
Sesuai mandat Munas 2019, Airlangga juga diminta maju sebagai calon presiden (capres) 2024 sekaligus menentukan pasangannya paling lambat akhir Agustus mendatang. Selain itu, Airlangga juga diminta bersafari ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pemenangan Pemilu 2024.
”Rekomendasi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh Airlangga. Mulai dari membuat poros baru, penentuan waktu pengambilan keputusan pada Agustus, hingga keliling roadshow ya, sebagai capres memang belum tetapi sebagai Ketua Umum Golkar, beliau sudah melakukan,” kata Lodewijk.
”Rekomendasi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh Airlangga. Mulai dari membuat poros baru, penentuan waktu pengambilan keputusan pada Agustus, dan keliling roadshow ya, sebagai capres memang belum tetapi sebagai Ketua Umum Golkar, beliau sudah melakukan. ”
Ia tidak memungkiri, upaya untuk membentuk poros koalisi baru dengan mengusung Airlangga sebaga capres paling mungkin dilakukan dengan menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN). Meski belakangan PAN juga berupaya untuk mengusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo dan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, komunikasi dengan PAN berjalan lancar. Opsi untuk memasangkan Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terus digulirkan.
Berbagai langkah yang tengah dilakukan itu, kata Lodewijk, membuktikan bahwa Golkar solid dalam menghadapi pilpres sesuai dengan keputusan Munas 2019, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023, untuk mengusung Airlangga sebagai capres. Ia pun mengklaim, tidak ada suara lain di internal yang mengusulkan agar keputusan itu diubah melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
“Tidak ada (wacana munaslub), kami kemarin sibuk memperbaiki data bakal caleg, setelah itu siap-siap menunggu proses menjadi DCT (daftar calon tetap). Setelah itu, kami sudah sibuk lagi November siap-siap kampanye. Boro-boro memikirkan munaslub, kami seharusnya sudah fokus,” kata Lodewijk.
Ia menambahkan, keputusan untuk menyelenggarakan Munaslub tidak mungkin diambil pada hari ke-217 menjelang pemungutan suara. Saat ini, Golkar sedang fokus mempersiapkan keikutsertaan di pileg dan pilpres sehingga konsentrasi pada pilkada pun dikesampingkan. Oleh karena itu, ironis jika munaslub tiba-tiba menjadi prioritas, sedangkan pilkada saja dikesampingkan.
”Tidak ada berbicara (munaslub) sama sekali. ”
Senada, Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin menambahkan, wacana penyelenggaraan munaslub tidak pernah dibicarakan. Sementara rekomendasi dari hasil rapat dewan pakar akan dijadikan masukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dalam menghadapi Pilpres 2024. ”Tidak ada berbicara (munaslub) sama sekali,” katanya.
Sebelumnya, wacana untuk menyelenggarakan munaslub dalam rangka mengubah keputusan Munas 2019, yakni mengusung Airlangga sebagai capres 2024, dikemukakan anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam. Menurut dia, opsi itu terbuka hanya untuk mengubah sikap Golkar di Pilpres 2024, bukan mengganti ketua umum. Wacana itu muncul sebelum dewan pakar menyelenggarakan rapat yang menghasilkan tiga rekomendasi akhir pekan lalu.
Rasional dan tak mengekor
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat usulan Dewan Pakar Golkar agar partai tersebut membentuk poros koalisi baru merupakan saran yang rasional. Golkar merupakan pemilik kursi terbanyak kedua di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2019 serta memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur partai yang lengkap. Maka, wajar jika ada dorongan membentuk poros di luar koalisi-koalisi yang sudah terbentuk saat ini.
”Dengan rekomendasi itu, dewan pakar ingin menebalkan bahwa Golkar tak boleh sekadar mengekor karena Golkar punya kekuatan, sumber daya alam, untuk membentuk poros politik sendiri lalu bertanding dengan yang lainnya. ”
”Dengan rekomendasi itu, dewan pakar ingin menebalkan bahwa Golkar tak boleh sekadar mengekor karena Golkar punya kekuatan, sumber daya alam, untuk membentuk poros politik sendiri lalu bertanding dengan yang lainnya,” kata Adi.
Ia sepakat peluang terbesar Golkar untuk berkoalisi adalah dengan PAN. Gabungan kedua parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni memiliki 20 persen dari total kursi di DPR serta 25 persen dari total suara nasional. Hanya saja, Golkar harus meyakinkan PAN agar bersedia berkoalisi.
”Memang ada dua pekerjaan besar yang harus dilakukan Golkar untuk membentuk poros koalisi baru. Pertama, meyakinkan PAN. Kedua, meningkatkan elektabilitas Airlangga karena dia harus berhadapan dengan sejumlah nama besar, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan,” kata Adi.
Sumber : kompas.id