Airlangga Genjot Akses KUR Untuk Wong Cilik

Sektor Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi andalan penggerak ekonomi di Indonesia. Sektor ini diyakini terus tumbuh dan mampu mendorong perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.

Menteri Koordinator (Men­ko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UMKM telah mendominasi struktur ekonomi nasional.

“Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bahkan, lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor ini,” kata Airlangga saat acara Penganugerahan Pemenang Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pembiayaan selama ini menjadi akselerator bagi UMKM. Karena itu, dia meluncurkan buku berjudul Pembiayaan UMKM sebagai saluran untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya pembiayaan untuk UMKM naik kelas.

Airlangga menjelaskan, se­lama satu dekade, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM baru mencapai Rp 1.200 triliun, atau sekitar 20 persen dari total kredit nasional sebesar Rp 6.000 triliun.

Karena itu, penyaluran KUR untuk UMKM terus dido­rong. Sebab, Pemerintah telah menargetkan agar porsi penyaluran kredit UMKM bisa men­capai 30 persen dari total kredit nasional atau sebesar Rp 1.800 triliun.

Berbagai strategi dan pem­berian insentif sudah dilakukan oleh Pemerintah agar UMKM mau mengakses KUR untuk modal ataupun pengembangan usaha mereka.

Bagi UMKM super mikro dengan KUR di bawah Rp 10 juta, Pemerintah hanya mem­berikan bunga sebesar 3 persen. Kemudian, Rp 10 juta-Rp 100 juta hanya diberi bunga sebesar 6 persen tanpa agunan.

“Pemberian KUR pada UKM juga diberikan batas maksimal cukup besar, hingga mencapai Rp 500 juta-Rp 10 miliar,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.

Selain memberikan fasilitas pembiayaan, Pemerintah juga memberikan fasilitas lain agar UMKM bisa naik kelas. Seperti mentransformasikan sektor in­formal menjadi formal dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan minuman dengan jumlah hampir 80 persen, juga kami beri sertifikasi halal gratis. Ini fasilitas yang diharap­kan bisa mendorong UMKM naik kelas,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Pereko­nomian Iskandar Simorangkir mengatakan, hampir di seluruh dunia UMKM memberi kon­tribusi dalam ekonomi suatu negara. Salah satunya, UMKM dapat berkontribusi besar terha­dap ekspor.

“Saat ini ekspor UMKM kita hanya menyumbang 15,8 persen dari total keseluruhan. Berbeda dengan Jepang, ekspor UMKM sudah 53,8 persen dari total ke­seluruhan,” ujar Iskandar.

Menurutnya, UMKM tidak bisa berdiri sendiri dan perlu mendapat dorongan dari Pemerintah dan stakeholder terkait berupa pembiayaan dan pengua­tan UMKM. Pasalnya, pelaku UMKM banyak terkendala modal.

“Agar menjadi negara maju pada 2045, kita harus membenahi UMKM di Indonesia melalui peningkatan pembiayaan untuk UMKM,” ujarnya.

Sumber : rm.id