Pada perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengeluarkan pernyataan yang cukup mencuri perhatian. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar di DPR RI harus mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dan tidak diperbolehkan mengkritisi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Kepala Negara.
Menurut Bahlil, mengkritisi kebijakan Presiden adalah hal yang tidak perlu karena sudah menjadi konsekuensi dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
“Keputusan Munas (musyawarah nasional) dan juga merupakan bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden. Maka, tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat untuk fraksi Golkar dan Partai Golkar menunggu penuh arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” kata Bahlil.
Dalam pernyataan yang tegas, Bahlil mengatakan bahwa sebagai bagian dari koalisi pemerintah, Partai Golkar harus mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo.”Jadi kita harus dukung penuh, tadi Pak Sekjen (Sarmuji) menyampaikan ada beberapa kaidah norma yang harus menjadi rujukan. Saya minta kepada fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh Presiden,” tutur Bahlil.
Bahlil menyadari bahwa kebijakan pemerintahan bisa saja menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Namun, ia mengingatkan agar partai yang mendukung pemerintah tidak menjadi pihak yang mengkritisi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Kritikan seharusnya ditujukan kepada menteri-menteri yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Namun, ia menekankan bahwa cara menyampaikan kritik haruslah terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam Partai Golkar. “Kalau sekarang kebijakan Presiden jangan kita kritisi, tapi menteri-menterinya kalau tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh presiden boleh diberikan masukan rekonstruktif untuk kebaikan negara, boleh,” sambungnya.
Meski melarang kritik terhadap kebijakan Presiden, Bahlil mengakui bahwa dalam dunia politik, kritik adalah bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi kritik tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh etika. “Kalau katakanlah ada masukan yang sedikit kritis boleh, tapi dengan cara tetap memperhatikan cara-cara yang baik, cara-cara yang lazim dan cara-cara yang sudah menjadi kelaziman Partai Golkar,” tambahnya.ujarnya.
Bahlil mengisyaratkan bahwa kritik yang dilakukan dalam ranah politik tidak harus bersifat destruktif. Sebaliknya, kritik seharusnya disampaikan dengan tujuan untuk perbaikan bersama, bukan untuk memperburuk keadaan. Ia bahkan memberikan contoh ketika dirinya sering mendapat kritik dari anggota DPR yang berasal dari partai lain saat rapat Komisi XII. Bahlil menganggap hal tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi dan penyampaian aspirasi.
“Saya saja sama Pak Nusron Kalau di komisi, kita pun dikoreksi oleh partai yang lain, ya Pak Nusron ya? Kita dikoreksi dan biasa-biasa aja, dalam alam negara demokrasi kita juga tidak boleh terlalu menanggap semuanya itu, seiya-sekata terus,” kata Bahlil
mendukung kebijakan yang sudah diputuskan oleh Presiden, mengingat Golkar adalah partai yang ikut bertanggung jawab dalam pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagi Bahlil kritik yang membangun dan penuh integritas akan selalu diterima, tetapi dengan cara yang baik dan terhormat.
Sebagai partai politik besar, Golkar tentu selalu memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik, salah satunya dengan menjaga kesatuan suara dalam mendukung kebijakan pemerintah yang telah diputuskan. Bagaimanapun juga, sistem demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun untuk mencapainya, diperlukan kesadaran dan komitmen untuk selalu menjaga tujuan utama—kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Sumber: kabargolkar.com